Basmi Mafia pertanian Koran Teropong

 

 

Membangun Kemandirian di Bidang Pertanian:

Stop Impor Pangan dan Berantas Mafia Pertanian di Indonesia (2)

Umi Salamah

Indonesia adalah negara yang memiliki konsep-konsep terbaik tentang

kemandirian kepada seluruh dunia. Kita harus maju terus, berdiri di atas kekuatan sendiri (Soekarno)

Dalam konteks negara agraris, tanah menjadi alat produksi terpenting. “Baik buruknya penghidupan rakyat bergantung pada situasi hak milik tanah (Bung Hatta)

Topik ini merupakan rentetan topik tulisan sebelumnya yang gencar mengupas masalah korupsi sebagai musuh bersama (Common enemy). Tema kali ini mengangkat masalah kemandirian di bidang pertanian sebagai solusi menuju kemandirian dan ketahanan di bidang tersebut.

Negara kita adalah negara yang sangat kaya dan sangat subur. Akan tetapi,  apalah artinya bagi rakyat Indonesia, jika tidak mampu mengelolanya. Apalah artinya didirikan universitas dan dibukanya fakultas pertanian dengan program-program yang sangat bagus jika tidak didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kutipan lagu nasional  tentang “Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan”  kini benar-benar membuat Ibu Pertiwi menangis. Bagaimana tidak, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris tetapi justru  menjadi pembunuh elemen pertanian kerakyatan dan menggantikan impor pertanian sebagai surga bagi segelintir mafia saja. Lagi-lagi mafia telah menguasai hampir seluruh sendi kehidupan di Indonesia.

Stop Impor Pangan dan Berantas Mafia Pertanian di Indonesia

            Tidak hanya korupsi yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia. Akan tetapi mafia juga tidak kalah berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Mereka seperti lintah darat yang menghisap darah rakyat Indonesia. Salah satu mafia yang menggerogoti keberlangsungan hidup rakyat Indonesia adalah mafia pertanian.

Mafia pertanian kini bukan hanya bermain di lapangan, tetapi sudah merasuki ke semua level dan struktur negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, baik di level pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Mafia pertanian sudah menggurita, sudah menyatu dengan semua kelembagaan. Bahkan sudah memainkan anggaran, baik APBN maupun APBD, termasuk dana-dana pinjaman dari luar.

Apabila kita cermati pengajuan anggaran sektor pertanian dari seluruh Indonesia, lebih dari separuhnya berlabel pertanian. Tetapi, praktiknya, lebih dari separuh anggaran pertanian digunakan untuk kepentingan nonpertanian. Dalam konteks ini, jelas sekali keterlibatan para mafia. Bagaiamana tidak, anggaran yang sudah jelas-jelas dialokasikan untuk pertanian, dengan mudahnya dimanipulasi (dengan dalih direvisi) untuk digunakan pada  bidang yang tidak terkait dengan pertanian.

Keterlibatan mafia pertanian dapat dilihat dalam berbagai sektor pertanian, mulai dari subsidi, kredit usahatani, lahan, benih, pupuk, pestisida, air irigasi dan fasilitas pendukung sampai buka-tutup keran impor-ekspor dan distribusi pemainnya. Hampir semua keputusan berada dalam kendali para mafia. Misalnya, impor beras, gula, daging, garam muncul bukan atas kebutuhan nyata, terjadi atas desakan mafia. Ekspor kayu, sawit, kakao, karet, ikan tuna, rumput laut, dan lainnya juga dikuasai para mafia. Memang tragis, mulai dari anggaran, transaksi berjalan, sampai rantai pasokan input-output sudah dikuasai para mafia.

Sebagaian besar masyarakat mengakui bahwa ruang pemerintahan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sudah menjadi sarang mafia pertanian. Modusnya bervariasi, mulai dari manifulasi data-data, pengaturan alokasi anggaran, “legalisasi” peraturan dan perundangan, kuota dan buka-tutup impor, rekayasa investasi, sampai desain eksploitasi hutan dan lautan. Mafia tidak pernah memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mereka hanya berpikir mengambil keuntungan  milyaran untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Di manakah moralitas, kinerja, dan tanggung jawab Menteri Pertanian, Irjen Pertanian, dan Dirjen Pertanian. Masihkah mereka tertelap dininabobokan oleh para mafia. Megapa mereka tidak mengetahui persoalan yang benar-benar terjadi pada bangsa dan negara. Ironisnya, mereka tidak berpikir, mengapa negara yang subur tidak menjadikan rakyat makmur, mengapa negara yang sangat kaya tidak membuat rakyat sejahtera, mengapa lebih suka memanggil investor asing, sementara rakyat kecil menjadi budak di negara lain.  Di manakah martabat bangsa dan negara ini dipertaruhkan?

Menelisik puisi WS. Rendra yang berteriak “Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing, diktat-diktat hanya boleh memberi metode, kita sendiri mesti merumuskan keadaan... Kita mesti terjun ke jalan-jalan raya, ke luar ke desa-desa.... menghayati semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata”. Syair ini bukan hanya imajinasi, tetapi benar-benar diangkat dari persoalan bangsa Indonesia. Kalau saja pejabat negara tidak hanya duduk di istana, di singgasana atau di kantornya dengan hanya memperhatikan laporan manipulasi mafia, maka persoalan bangsa ini akan dapat diselesaikan.

Mestinya, Menteri pertanian membuat kebijakan yang mampu menumbuhkembangkan  pertanian dengan produk-produk yang dapat dihandalkan dan memenuhi kebutuhan pangan bangsa sesuai dengan politik agraris yang telah digariskan oleh pendiri bangsa. Para dirjen mestinya benar-benar merencanakan dan melaksanakan kebijakan menteri, dan para irjen benar-benar mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pertanian dari hulu sampai hilir atau dari pusat sampai ke desa-desa. Apakah kebijakan pertanian sudah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Mengingat betapa bahayanya sepak terjang mafia, kiranya perlu ditelisik juga keberadaan mafia oleh KPK dan masyarakat sebagai musuh bersama bagi bangsa dan negara.

Kalau saja, politik agraris UUPA Tahun 1960 ditegakkan, para sarjana pertanian didayagunakan secara optimal, hasil penelitian pertanian dimanfaatkan, para petani dididik untuk mengelola lahan pertanian dan diajari tatakelola yang baik, Indonesia akan menjadi negara yang besar di dunia. Bercermin pada negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand yang dulu belajar ke Indonesia, kini jauh lebih maju pertaniannya daripada Indonesia. Kalau mereka bisa, mengapa kita tidak. Topik selanjutnya berkaitan dengan bagaimana “Memaksimalkan koordinasi dan sinergi yang sistematis antarinstitusi untuk pengelolaan pertanian.

   

Umi Salamah adalah Ka. Prodi PBSI IKIP Budi Utomo Malang dan Dosen Universitas Brawijaya Malang