Jawa Timur Memilih: Jangan sampai salah Pilih

 

PESTA DEMOKRASI DI JAWA TIMUR

WASPADAI GERAKAN KAPITALIS, GUNAKAN HATI  DAN KONTRAK POLITIK

Oleh Umi Salamah

 

Kamis, 29 Agustus pesta demokrasi di Jawa Timur akan di gelar. Siapa yang diuntungkan? Rakyat atau kandidat? Tidak ada yang gratis dan tidak ada yang tanpa pamrih dalam pesta demokrasi ini. Hati-hati dengan pemberian cuma-cuma dari kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur, baik berupa uang maupun sembako. Uang yang dibagikan kepada rakyat akan diambil kembali oleh pemilik modal (kapitalis) dengan berlipat ganda dengan cara menguasai sumber daya daerah. Ini akan membuat rakyat semakin susah dan semakin menderita. Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak akan memihak kepada rakyat tetapi kepada kapitalis yang mendanai pilkada. Oleh karena itu cermati, kenali dan pahami dengan baik setiap kandidat yang mempersiapkan diri menjadi Gubernur/Wakil Gubernur di Jawa Timur dengan baik. Apakah mereka  memang benar-benar berhak dan pantas menduduki posisi tersebut?  Hal ini sangat penting, agar rakyat Jawa Timur tidak salah memilih gubernur dan wakil gubernur.

 Waspadai gerakan kapitalis, pilih dengan hati nurani dan kontrak politik

            Menjelang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pasti ada kegiatan yang melanggar undang-uandang dan peraturan pemilukada yang dilakukan oleh para kandidat Cagub dan Cawagub beserta tim suksesnya. “Blusukan” dengan “iming-iming” janji dan pemberian santunan merupakan cara bagi mereka untuk memikat hati rakyat sebagai pemilih. Bahkan “serangan fajar” yang dilakukan dini hari menjelang pencoblosan dengan bagi-bagi uang atau sembako merupakan cara bagi mereka untuk menang. “Ingat tidak ada yang gratis dan tanpa pamrih”.

Sudah waktunya rakyat mengetahui bahwa yang mereka bagi-bagikan itu berasal dari kapitalis. Akibatnya, kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur justru menyengsarakan rakyat dan menguntungkan kapitalis. Fenomena pembakaran pasar tradisional dan perumahan rakyat kecil untuk mall, pertokoan elit, hotel, dan lain-lain merupakan salah satu bentuk keberpihakaan pemerintah daerah terhadap kapitalis.

Masyarakat Jawa Timur sebagai pemegang kedaulatan di Jawa Timur ini, sudah seharusnya memahami dan menyadari, bahwa sesungguhnya kitalah yang menjadi penentu utama mengenai: “Siapa saja orang-orang yang berhak dan pantas menduduki posisi sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur sekaligus sebagai penentu utama: “Mau seperti apa dan mau dibawa kemana Jawa Timur ini di masa depan?”

Di samping itu, sudah saatnya rakyat memilih berdasarkan kontrak politik dan hati nurani. Dengan kontrak politik, kita memiliki hak dan wewenang untuk mengontrol kinerja kepala daerah. Dengan hati nurani kita dapat menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berakhlak mulia, memahami penderitaan yang masih dialami oleh masyarakat Jawa Timur, dan mempunyai kesadaran serta tekad yang kuat untuk mewujudkan amanah konstitusi Indonesia, sebagaimana yang amanatkan dalam Pancasila dan  UUD 1945.

           

Hindari Kecurangan dan konflik

Kecurangan dan isu sara rentan memicu konflik. Kecurangan tidak hanya dilakukan oleh tim sukses masing-masing cagub dan cawabub, bahkan KPU kadang-kadang juga memihak kepada salah satu kandidat cagub atau cawagub tertentu. Waspadai setiap bentuk kecurangan dan isu yang memicu konflik dengan kearifan dan ketenangan emosional serta kerjasama untuk saling membantu memantau pelaksanaan pemilukada sampai penghitungan suara agar tidak terjadi kecurangan. Jangan mudah terpancing emosi dan diadudomba karena kita adalah saudara.

 

Kandidat harus siap kalah dan siap menang

Kesempatan untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur adalah hak setiap warga negara. Meskipun demikian, tidak semua memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tersebut, karena proses politik menuju posisi tersebut sarat dengan praktik yang kadang-kadang tidak lagi menempatkan nilai-nilai moral, etika serta kesadaran atas amanah kemerdekaan dan amanah konstitusi Indonesia sebagai pondasi utama yang melandasi kesadaran dan ikhtiar mereka sebagai calon.

Semua calon Gubernur/Wakil Gubernur pasti menginginkan Jawa Timur lebih maju dan lebih berkeadilan sosial dari sbelumnya. Semua pasti ingin mengemban amanah konstitusi, sebagaimana yang amanatkan dalam Pancasila dan  UUD 1945. Oleh karena itu, siapa pun yang menang adalah pilihan rakyat, yang harus didukung oleh semua pihak termasuk kandidat yang tidak terpilih.  Negara kita adalah negara hukum. Apabila terjadi ketidakpuasan dalam proses pemilihan dapat diselesaikan melalui jalur hukum bukan memanfaatkan masyarakat untuk  menciptakan konflik yang tidak sehat.

Semoga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2013 berlansung secara damai, jujur, dan transparan agar kita benar-benar menjadi masyarakat yang  yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak dasar setiap warga masyarakat Jawa Timur. Amiiin ya Allah ya Rabbal alamin.